Kota Sorong merupakan salah satu pintu gerbang Indonesia menuju Papua. Namun, kawasan ini sering dilanda banjir yang menghambat mobilisasi dan distribusi logistik. Selain itu, banjir juga menyebabkan kerusakan permukiman dan infrastruktur vital, serta tingginya biaya pemulihan akibat kerusakan infrastruktur dan terganggunya aktivitas ekonomi.

Tantangan utama yang memperparah banjir di Kota Sorong meliputi drainase yang tidak memadai, kapasitas sungai yang terbatas, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Selain itu, belum optimalnya integrasi anggaran antara pusat dan daerah, serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah, turut menghambat upaya pengendalian banjir. Akibatnya, genangan sering terjadi di area strategis seperti Jalan Maruni dan Kampung Bugis, yang mengganggu aktivitas masyarakat.

Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan program prioritas pengendalian banjir dalam RPJMN 2020–2024. Kota Sorong menjadi salah satu dari 50 lokasi prioritas karena tingginya frekuensi dan dampak banjir. Pada tahun 2023, Direktorat Sumber Daya Air menyusun dokumen Pengelolaan Risiko Banjir Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya untuk mendorong pengelolaan banjir terpadu.

Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan banjir terpadu sekaligus mempersiapkan dokumen RPJMN 2025–2029. Selain itu, pertemuan ini bertujuan memberikan rekomendasi teknis dan kebijakan untuk penanganan banjir di Kota Sorong, dengan target mengurangi dampak banjir terhadap masyarakat dan infrastruktur.

Rencana jangka menengah mencakup penerapan pengelolaan risiko banjir secara komprehensif, termasuk penyusunan dokumen DED (Detailed Engineering Design) infrastruktur pengendalian banjir, serta pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terintegrasi.

Sebagai bentuk penanganan darurat, Pemerintah Kota Sorong melakukan berbagai upaya berikut:
1. Pembersihan rutin drainase untuk mencegah sumbatan.
2. Pembuatan sodetan untuk mengalirkan air saat debit tinggi.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah.
4. Koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah

Upaya ini diharapkan dapat mengurangi dampak banjir dan memperbaiki kondisi Kota Sorong sebagai lokasi strategis di Pulau Papua.