FGD Pemanfaatan Citra Satelit dalam Perhitungan Indeks Pertanaman


Deskripsi Kegiatan :

Acara FGD ini dihadiri oleh beberapai Kementerian dan Lembaga Terkait, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, LAPAN, Balai Wilayah Sungai dan Dinas Provinsi. Poin-poin pembahasan dalam FGD ini dirangkum sebagai berikut:

  • Kegiatan pertanian dan irgasi semakin didukung dengan perkembagan teknologi seperti pemanfaatan citra satelit yang dilakukan oleh berbagai instansi K/L. Salah satu K/L yang mengembangkan dan memanfaatkan citr satlit unuk mendukung pelasanaan pertanian dan irigasi yaitu LAPAN dan Kementan (BBSDLP). Pemanfaatan citra stlit ini dilakukan karena adanya kendala pengukuran IP akibat data luasan sawah diambil berdasarkan administratif (Kementerian Pertanian) dan data irigasi berdasarkan hidrologi (Kementerian PUPR).
  • LAPAN saat ini telah melakukan monitoring terkait dengan bidang sumber daya air dan pertanian (untuk memantau fase pertumbuhan padi). Monitoring ini dilakukan dengan menggunakan citra satelit Sentinel. Pemanfaatan citra satelit sudah sesuai dengan standar BIG, dan ada pemanfaatan untuk melengkapi / menghasilkan informasi IP dari citra satelit, termasuk pola perhitungannya. Pemilihan citra satelit yaitu karena hasil tidak terpengaruh oleh tutupan awan yang dapat menggangu monitoring. Monitoring ini dilakukan di seluruh Indonesia kecuali Papua namun tidak semua area tercover dikarenakan kendala biaya, teknis, dan SDM.
  • Untuk monitoring ini dapat mengunjungi link berikut: https://sipandora.lapan.go.id/
  • SIPANDORA terbagi menjadi dua macam yaitu SIMBA dan SIPANDA.  Di dalam SIPANDA kita bisa mengetahui informasi tentang fase pertumbuhan padi. Fase pertumbuhan padi disini dapat menjadi acuan kita dalam penentuan hasil panen padi dan sebagai data untuk mengambil kebijakan di bidang pertanian.
  • SIPANDORA saat ini masih dikembangkan oleh LAPAN. Walaupun LAPAN bukan walidata untuk bidang pertanian, namun data-data terkait fase pertumbuhan padi yang diperoleh melalui citra satelit Sentinel tetap dapat digunakan dikarenakan data yang digunakan merupakan data valid dari walidata (BPS).
  • SIPANDORA dapat diakses pada aplikasi berbasis android mapupun website. Sipandora LAPAN di playstore android meliputi informasi potrret permukaan bumi, fase pertumbuhan, dan dapat memberikan bantuan feedback kepada LAPAN untuk verifikasi dan validasi data yang tertera. SIPANDORA dilengkalpi dengan foto dan kesesuaian lahan. Proses validasi data SIPANDORA dilakukan oleh staf LAPAN yang telah mempunyai akun di SIPANDORA. Validasi dilakukan dengan mendatangi langsung area dan kemudian memfotonya dan mengirimkannya di SIPANDORA
  • Dengan adanya SIPANDORA banyak daerah yang tertarik monitoring fase pertumbuhan padi yang akan dijadikan acuan pengambilan kebijakan dan juga perhitungan luas panen. Dengan adanya hal ini bisa menjadi peluang untuk peningkatan luas area yang tercover Caranya adalah Dinas PU dan Dinas Pertanian mengajukan permintaan akun ke LAPAN kemudian setelah akun sudah aktif maka staf Dinas PU dan Dinas Pertanian dapat menjadi pemberi informasi data ke SIPANDORA untuk proses validasi. Namun masih perlu dilakukan banyak validasi dan verifikasi di lapangan, dimana tingkat akurasinya lebih dari 80% untuk daerah datar dan untuk dataran tinggi masih butuh usaha yang besar untuk akurasinya.
  • LAPAN belum melakukan analisis terkait IP pada lahan sawah karena harus menggabungkan seluruh data IP. Analisis terkait perhitungan IP tersebut dapat dilakukan jika melihat fase pertumbuhan padi. Misalnya dalam tahun ini bisa diidentifikasi pola pertumbuhan padi, maka nantinya akan diketahui IP tanaman di setiap provinsi.
  • Citra air yang ditampilkan di SIPANDORA merupakan air genangan sawah atau air di lahan sawah dalam posisi genangan (fase pertumbuhan padi/fase air). Air di luar sawah (permanen) tidak diinput, sehingga penggunaan dan delineasi lahan sawah menjadi lebih jelas. Rencana untuk diseminasi data pertanian dengan Kementerian PUPR (Ditjen SDA) terkait air irigasi dapat menjadi pertimbangan pengembangan kedepan. Sementara Kementerian PUPR sedang mendiskusikan dengan Pusdatin PU yang mencakup data DAS, perubahan aliran sungai dan danau, perubahan lahan, pertumbuhan padi, dll.
  • Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian  (BBSDLP) telah mengembangkan sistem informasi yang berkaitan dengan monitorng dase pertumbuah padi berdasarkan citra satelit sentinel yaitu SISCrop 1.0 dengan alamat http://scs1.litbang.pertanian.go.id/. Sebenarnya SISCrop 1.0 dan dan SIPANDORA hampir sama karena sumber data dan pengolah sama. Namun yang membedakan SISCrop 1.0 lebih detail terkait dengan pertaniaanya, yaitu dengan adanya menu pengamatan provitas dan Indeks Pertanaman.
  • SISCrop 1.0 sendiri merupakan hasil kerjasama BBSDLP dengan LAPAN sejak tahun 2014 maka dapat dipastikan hasil SIPANDORA dan SISCrop 1.0 tidak akan berbeda jauh. Namun SISCrop 1.0 tidak bisa menjangkau area seluruh Indonesia dikarenakan kendala biaya, teknis, dan SDM.
  • Khusus data Indeks Pertanian di SISCrop 1.0 hanya ada data di area yang masuk ke dalam AOI Food Estate Kalteng. Hal ini dikarenakan keterbatasan data yang tidak bisa didapatkan.
  • Jaringan irigasi di Kementan (Ditjen PSP) dapat disediakan oleh Kementerian PUPR hingga level detail. Namun, data tidak tersedia di level pusat, namun masing-masing wilayah DAS belum ada detail data. BBSDLP dapat menganilisis time series data dan jadwal tanam di wilayah irigasi sebagai acuan pemberian/alokasi  air irigasi. Pendeteksi area irigasi menjadi tantangan bagi penginderan jarak jauh yang dilakukan. Perlu data citra dengan resolusi sangat tinggi, namun data belum ada dan baru sekedar riset.
  • Kebutuhan utama data integrasi ini meliputi data irigasi hingga jaringan irigasi (tersier). data dari Direktorat Irwa sudah mencakup peta jaringan irigasi, namun baru sebagian sudah detail hingga jaringan dan sebagian baru delineasi. Perlu adanya persamaan persepsi dan koordinasi untuk penyamaan data. Potensi lahan sawah kekeringan dan bajir sudah dipantau LAPAN, namun perhitungan hingga water balance maupun kebutuhan/kekurangan air belum ada. Hal ini perlu diintegrasikan bersama antar K/L. Direktorat Bina OP sedang membangun sistem untuk mengintegrasikan semua data dan mengkombinasikan data menjadi 1 dalam 1 aplikasi mencakup water balance, banjir, dan kekeringan. Data LAPAN dan BBSDLP dapat dikombinasikan dengan PU dengan source data yang sama.
  • Hal yang harus dilakukan kedepannya terkait pemanfaatan citra satelit untuk perhitungan IP adalah koordinasi antara Kementan, KemenPUPR, BPS, dan LAPAN terkait dengan prinsip keterbukaan data dan role sharing agar perhitungan IP per daerah irigasi dapat bisa optimal dan tiap kementerian tidak ada perbedaan data yang dimiliki. Sistem informasi antar K/L perlu disepakati bersama agar dapat dimanfaatkan bersama dan mendapatkan feedback dari masyarakat.