Penerapan suatu kelembagaan petani tidak semata-mata diukur dengan nilai tambah ekonomi, namun harus mempertimbangkan peran dan fungsi nilainilai sosio-kultural secara utuh. Intervensi pemerintah dalam pengembangan kelembagaan petani ke depan masih diperlukan. Kesenjangan antara kelembagaan petani dan penyuluhan pertanian yang ideal dengan kondisi riil di lapangan merupakan hal menarik yang perlu diteliti sehingga dapat dicari alternatif pemecahannya. Kelembagaan petani perlu dikelola oleh generasi muda yang diberi pemahaman bahwa sektor pertanian yang berbasis pada penerapan pertanian modern dapat berperan sebagai lokomotif ekonomi yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan. Tentunya dengan didukung oleh penyuluh pertanian yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani.