KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pada era sekarang ini, pemerintah telah memfasilitasi, melatih dan mendukung pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan irigasi yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah manapun, dengan mengedepankan prakarsa, kapasitas, dan kewenangan daerah yang bersangkutan sesuai dengan semangat ekonomi dan desentralisasi. Namun berdasarkan data yang ada, dapat dikatakan bahwa program perbaikan irigasi belum dapat secara mutlak mengentaskan kemiskinan karena irigasi hanya merupakan salah satu modal penunjang dalam sistem pertanian. Penelitian dilakukan di Parigi Moutong dari Maret 2009 sampai Desember 2010. Pengumpulan data dilakukan melalui survei yang bertujuan untuk: (1) menganalisis kejadian dan kesenjangan kemiskinan; (2) mengidentifikasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan analisis angka kemiskinan dan kesenjangan, Kecamatan Torue dan Parigi Selatan memiliki jumlah penduduk miskin masing-masing sebesar 55,89 dan 49,36%, (2) kebijakan Pemerintah Sulawesi Tengah tentang Sumber Daya Air dan Pengairan. Program Pengelolaan Sektor (WISMP) telah berjalan selama 3 tahun, yang saat ini menjadi program prioritas dalam pengelolaan sumber daya air/irigasi. Implementasinya diperlukan agar berhasil menciptakan petani mandiri dalam pengelolaan irigasi partisipatif dengan melibatkan secara aktif Kelompok Tani Pengguna Air (WUFG) yang diarahkan untuk menumbuhkan rasa memiliki. Dengan demikian, alih tanggung jawab pengelolaan dapat berjalan dengan lancar dan terwujudnya irigasi yang efisien, efektif dan berkelanjutan berbasis swadaya masyarakat tani milik WUFG dapat tercapai. WISMP dapat menurunkan tingkat kemiskinan 5% tetapi tidak signifikan dalam mengentaskan kemiskinan. Kata kunci : Irigasi, kemiskinan, kebijakan pemerintah daerah.